PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 87/Permentan/SR.130/12/2011

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 87/Permentan/SR.130/12/2011
/Permentan/SR.130/8/2010 man/OT. /…./2009

TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka
mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan
pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor
4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan
Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk
Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang
Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah
Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang
Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas
Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010
Nomor 662);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata
Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaraan, dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 366);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perdangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011
tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011
tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 664);

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan
Pemerintah yang di wakili oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia dalam
rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2012;
2. Hasil Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk
Tahun 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 sampai
dengan 16 September 2011;
3. Risalah Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun
Anggaran 2012, tanggal 30 Nopember 2011;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur
hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau
biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan
organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses
rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan
organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status
hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan
berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA,
NPK dan Pupuk Organik Granul.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios
penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran
pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran
Pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya
tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya
tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya
tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang
yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,
PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk
Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA,
NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang,
PT Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian yang berlaku.
18. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan
dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan
produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan
usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana
kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal
usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan
dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang
spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi
terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk
tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
21. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementarian Pertanian yang
memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan
peraturan perundangan.
BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan
lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali
pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi
perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan
perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang
spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran
2012.
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut
provinsi, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut
menurut kabupaten/kota jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang
disahkan dengan Peraturan Gubernur.
(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan
pada awal bulan Januari 2012.
(5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut
menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota.
(6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat
ditetapkan pada akhir bulan Pebruari 2012.
(7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan
usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau
udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala
Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada
Tahun berjalan.
(8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan
pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada
kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau
kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
Pasal 4
(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan wilayah
kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5), dapat
dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
(2) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh
Gubernur.
(4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati/Walikota.
(5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur
dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
(6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada
bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk
bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya
dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu)
tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk
An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.
Pasal 6
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini
IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau
kelompoktani diatur sebagai berikut:
a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai
dengan wilayah tanggung jawabnya;
b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan
kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6
(enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar
pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan
melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh
Penyuluh.
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan
oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label
tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang
bertuliskan:
Pasal 8
(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV
wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun,
peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya
sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen
dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk
bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga
Eceran Tertinggi (HET).
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut :
– Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
– Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
– Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
– Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
– Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan
dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
– Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
– Pupuk SP-36 = 50 kg;
– Pupuk ZA = 50 kg;
– Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
– Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;
BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10
Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
Pasal 11
(1) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pengawasan dan
supervisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor
465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi
Tingkat Pusat.
(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) provinsi dan kabupaten/kota wajib
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan
harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten/kota dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12
(1) KPPP di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan
pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubsidi kepada Gubernur.
(3) KPPP di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan
pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubsidi kepada Menteri Pertanian.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PERTANIAN,
Ttd.
SUSWONO

  • Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
  • 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  • 2. Menteri Keuangan;
  • 3. Menteri Perindustrian;
  • 4. Menteri Perdagangan;
  • 5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  • 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • 7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
  • 8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
  • 9. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s